Tutup Safari Ramadhan, Kang Yoto Terawih di Mushola Darurat

Setelah menyelesaikan rangkaian safari ramadan di Kecamatan Ngambon, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, menyempatkan diri untuk beramah tamah dengan warga Perumahan Citra Permata Rajekwesi (CPR) di Desa Ngumpakdalem, Dander.

Bupati Bojonegoro, Drs H Suyoto MSi, yang datang secara mendadak, berkesempatan mengikuti shalat tarawih di mushola darurat, bersama warga setempat. "Sebenarnya jadwalnya adalah tanggal 19, tapi ini dimajukan dua hari," jelas Imron, warga setempat.

Kang Yoto yang datang sendirian tersebut, juga sempat memberikan ceramah setelah shalat tarawih. Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi dialog dengan warga setempat. "Perumahan ini sudah ada fasumnya ?,"
tanya Kang Yoto pada warga.

Sebelumnya, warga CPR telah melaporkan pihak pengembang, Citra Bangun Sejahtera (CBS) kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui aplikasi LAPOR ! Namun karena tak kunjung mendapat tanggapan yang memuaskan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro, akhirnya warga mengadukan juga hal tersebut ke Bupati Bojonegoro.

Sayangnya, dalam sesi dialog tersebut, tak satupun wakil dari PT CBS maupun Dinas PU Bojonegoro yang hadir. "Kami sudah mengundang berkali-kali, tapi tak pernah hadir," tambah Darta, warga lainnya.
Padahal, masih menurut Darta, rumah sejumlah petinggi PT CBS berada hanya beberapa meter dari mushola darurat itu didirikan, termasuk dua pejabat dan staf Dinas PU.

Dalam sesi dialog tersebut, Kang Yoto berjanji akan membela kepentingan dan hak warga. "Ini nanti akan saya bahas," jelas Kang Yoto. Rencananya, warga akan mengirimkan surat resmi mengenai permasalah tersebut, beserta gambar site plan perumahan yang dibuat oleh PT CBS dan telah diketahui oleh Dinas PU Bojonegoro. (Kim segaran)

Baca

Warga Nilai Dinas PU Bojonegoro Tak Tegas

Warga Perumahan Citra Permata Rajekwesi (CPR) merasa kecewa atas tindaklanjut dari laporan mereka terkait belum adanya Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos) yang dijanjikan oleh pihak developer. Terlebih tanggapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dinilai asal-asalan.

Baca

Waktu Tanam Tak Serentak, Petani Berbagi Air

Masih seringnya hujan mengguyur wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membuat petani di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander harus melakukan aktifitas ekstra. Menyusul pada saat yang bersamaan, pada bulan Juli ini disebut-sebut sebagai awal musim kemarau. Aktifitas ekstra tersebut adalah mengontrol aliran air yang dibutuhkan untuk lahan pertanian mereka.

"Kami sudah mulai menanam kedelai, kalau airnya kebanyakan bisa gagal tanam. Demikian pula kalau lahan lain kekurangan, bisa buruk kondisi tanahnya," jelas Rejo, petani setempat. Kondisi awal kemarau yang masih diselingi dengan hujan, serta waktu tanam yang tidak serentak dalam satu lokasi, tak lantas membuat petani di kawasan tersebut saling bersitegang.

Mereka memilih menggunakan kebijakan lokal, yakni secara bergiliran menyalurkan air sesuai kebutuhannya masing-masing. Dengan membuat tanggul dari batang pelepah pisang, lahan yang telah ditanami kedelai menjadi tak kelebihan air, sementara lahan yang butuh aliran air lebih banyak menjadi tercukupi.

"Bila memungkinkan dan memang ada programnya, beberapa titik memang memerlukan pintu air. Terutama di lahan-lahan yang waktu tanamnya tidak serentak dan berada dalam satu aliran," pungkasnya. (kim segaran)

Baca

Musim Tomcat, Tetap Nyalakan Lampu Luar

Masa panen, berarti pula masa membludaknya serangga, setidaknya bagi warga yang tinggal di sekitar area persawahan. Aneka serangga sontak berhamburan mencari tempat baru, menyusul habitat mereka yang asli, di sawah, telah hilang setelah tanaman padi di panen dan pembakaran sisa panen dan pergantian iklim. Termasuk Tomcat, serangga kecil berwarna belang hitam-oranye.

Baca

Pasca Panen Raya, Petani Ngumpakdalem Tanam Kedelai

Setelah melakukan panen raya, petani di wilayah Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, kini bersiap untuk memasuki masa tanam. "Kami memilih untuk menanam kedelai kali ini," ujar Kuncoro, petani setempat.
Pilihan Kuncoro bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan setelah mendengar peringatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, terkait bencana kekeringan pada musim kemarau ini.
Kuncoro yang mengaku puas dengan hasil panennya kali ini, sengaja memilih menanam kedelai karena selain pasarnya bagus, masa tanamnya juga relatif cepat. "Kali ini, hasil panennya lumayan bagus, sekitar 3 ton untuk lahan seperempat hektar milik saya," jelasnya.

Lahan pertanian di wilayah Ngumpakdalem sendiri, diakui relatif selalu kecukupan air, namun untuk berjaga-jaga adanya kemungkinan gagal tanam, mereka akhirnya memilih untuk tidak menanam padi lagi.

Baca

Pemdes Ngumpakdalem Klarifikasi Perselisihan Tanah GOR

Adanya perselisihan kepemilikan tanah milik Suprantomo dengan proyek Gedung Olahraga (GOR) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur yang saat ini dikerjakan oleh PT Sarana Multi Usaha (SMU), pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Ngumpakdalem, Kecamatan Dander melalui Kepala Desanya Ahmad Burhani memberikan keterangan.
 
Menurut Burhani, pada Tanggal 25 April 2014 pihak PT. SMU, sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bojonegoro mulai mengerjakan proyek GOR di Dusun/Desa Ngumpakdalem. Proyek tersebut menggunakan Tanah Negara (TN) seluas 2,5 hektar (Ha). Di tanah itu dipasang base camp dan alat alat proyek didatangkan.
 
Pada Tanggal 10 Mei 2014, kontraktor mulai memperkeras dan memperkuat jalan masuk ke proyek dari arah timur ke barat dengan tanah pedel, awalanya jalan masuk itu selebar 5 meter dan panjang 65 meter. Namun kemudian akses jalan itu ditambah lebarnya menjadi 10 meter, yakni dengan meratakan tanah di sebelah selatan, yang masih terdapat tanaman padi berusia sekitar sebulan, menggunakan pedel.
 
Pada Tanggal 17 Juni 2014 Pukul 10:00 WIB, terjadi protes dari Suprantomo dan segenap keluarganya atas pemerataan tambahan akses jalan masuk. Mereka mengklaim tanah tambahan akses jalan masuk yang diuruk adalah perbuatan penyeborotan yang dilakukan oleh kontraktor. Mereka menancapkan tanda nama pemilik tanah di lokasi dan dari aksi mereka berdatangan sejumlah Pemdes Ngumpakdalem, Muspika Dander, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Satpam PT SMU.
 
Pada Tanggal 17 Juni 2014 Pukul 12:00 WIB dari aksi Suprantomo dan keluarganya, kemudian digelar mediasi di Balai Desa Ngumpak Dalem, kedua belah pihak telah bertemu disaksikan Muspika Dander, Pemdes Ngumpakdalem, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Menejemen PT. SMU.
 
Hasil dari pertemuan tersebut telah disepakati bersama bahwa pihak Pemdes Ngumpakdalem dan pihak Suprantomo membuat surat berperihal pengukuran ulang ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. Kedua surat dengan berperihal sama tersebut masing masing telah ditandatangani, namun tiba tiba sebelum pertemuan mediasi ditutup, pihak Suprantomo mencabut suratnya.
 
“Selanjutnya dalam perselisihan kedua belah pihak tersebut, kami dituding membekingi kontraktor. Maka dengan ini kami membantah tudingan tersebut dan kami tegaskan bahwa hal tersebut merupakan fitnah, “ kata Ahmad Burhani.
 
Dalam hal perselisihan itu sepenuhnya, dia dan perangkat Pemdes siap menfasilitasi kedua belah pihak untuk penyelesaian perselisihan yang terjadi. Terbukti Pemdes telah menerbitkan surat berperihal pengukuran ulang tanah untuk disediakan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. (gufron-kimsegaran)

Baca